makalah hukum administrasi negara

Januari 27, 2008

KATA PENGANTAR

Masalah Hukum Administrasi Negara memang sedang menjadi obrolan hangat saat ini. Banyak hal-hal terjadi di negara kita ini berkenaan dengan penuntutan hak-hak pribadi individual. Permasalahan-permasalahan ini kerap kali menimbulkan persengketaan antara satu pihak yang membuat suatu ketetapan dengan pihak yang harus menerimanya. Dalam penulisan makalah ini saya mencoba membahas masalah pro-kontra tingkat UMP di provinsi Sumatra Utara yang saya ambil dari media massa yakni koran SINDO. Saya memilih tema tersebut diatas, karena memang pada dasarnya suatu ketetapan yang dibuat oleh satu pihak (dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatra Utara) akan dapat menimbulkan suatu persetujuan ataupun sebaliknya yakni penolakan yang akhirnya melahirkan tuntutan hak-hak oleh pihak lain (para buruh). Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua sumber pengetahuan yang telah membantu saya menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama kalangan mahasiswa yang tertarik dengan bidang Hukum Administrasi Negara.

Jakarta, 27 Desember 2007

Penyusun

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tingkat upah buruh yang ditetapkan oleh Depeda (Dewan Pengupahan Derah) provinsi Sumatra Utara ssebesar Rp 822.205 dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi parah buruh di provinsi tersebut. Oleh karena itu, para buruh melakukan penolakan dengan berbagai aksi. UMP tersebut ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 561/2048/K/2007. Pada tahun 2007, berdasarkan data Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tingkat UMP Sumatra Utara adalah Rp 761.000, jadi dapat disimpulkan UMP hanya mengalami kenaikan sebesar 8%.

B. Masalah-masalah Pokok
1. Survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan Depeda Sumatra Utara
tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada dan menimbulkan kesan asal –
asalan.
2. Perhitungan minimal kebutuhan hidup layak seorang buruh lajang yaitu mendapat
UMP sebesar Rp 1.500.000, sedang UMP baru yang ditetapkan hanya
Rp 822.205.
3. Tidak ada kemungkinan revisi SK Gubernur Sumatra Utara karena besaran UMP
yang ditetapkan sudah dilakukan sesuai prosedur dan survei KHL.
4. Adanya pro-kontra tentang anggapan bahwa UMP Sumatra Utara juga sudah
terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
5. Munculnya keputusan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara bahwa
tuntutan buruh agar UMP Sumatra Utara tahun 2008 mencapai Rp 1.500.000
sampai dengan Rp 1.800.000 tidak mungkin dipenuhi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam makalah ini yaitu mengenai hak-hak para buruh serta tingkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha sebagai pemberi upah dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tingkat upah tersebut. Makalah ini mengangkat tema “Penolakan Kenaikan UMP oleh Para Buruh di Sumatra Utara yang untuk selanjutnya akan dibahas dalam bagian berikutnya.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Yang Digunakan
Dalam pembahasan makalah Hukum Administrasi Negara tentang penolakan UMP oleh para buruh di provinsi Sumatra Utara ini saya menggunakan teori pengupahan yang diambil dari buku-buku studi ekonomi khususnya tentang Sistem Balas Jasa.
Tujuan sebenarnya dari penetapan upah minimum baik regional maupun provinsi adalah antara lain untuk :
1. Menghindari atau mengurangi persaingan tidak sehat antar para buruh/pekerja.
2. Menghindari kemungkinan eksploitasi pekerja oleh para pengusaha.
3. Menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis.

Dalam hal ini, perlu kita ketahui pula pihak atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan upah minimum. Ketentuan penetapan upah minimum dimulai sejak tahun 1956 dengan KEPRES Nomor 58/1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) serta anggota-anggota yang mewakili seperti Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang terlibat dalam masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini.

Dalam menentukan tingkat UMP, Depeda haruslah menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sebelum menetapakan tingkat upah minimum, Depeda haruslah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian harga dan menghitung kebutuhan fisik/hidup minimum
(KHM) di daerah tersebut.
2. Melakukan penelitian kemampuan perusahaan untuk menghitung dan mengusulkan
UMP.
3. Memberikan saran-saran kepada Gubernur dan Menakertrans untuk penyusunan
kebijaksanaan pengupahan.

Sedangkan dasar-dasar pertimbangan penetapan upah minimum itu sendiri antara lain :
1. Kebutuhn Hidup Layak (KHL).
2. Indeks Harga Konsumen (IHK).
3. Perluasan kesempatan kerja.
4. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional.
5. Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan.
6. Tingkat perkembangan ekonomi.

B. Analisis Kasus
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatra Utara yang naik hanya 8 % dari tahun 2007 yakni dari Rp 761.000 menjadi Rp 822.205 dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh. Kenaikan UMP yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sumatra Utara kini seakan-akan tinggal menunggu reaksi nyata dari para buruh. Biasanya, dari tahun-ke tahun memang selalu terjadi kontra antara penetapan UMP dengan keinginan para buruh, oleh karena tidak aneh rasanya bila sebentar lagi diawal tahun 2008 nanti akan terjadi demonstrasi secara besar-besaran.

Bagi pihak Depeda Sumatra Utara, kenaikan UMP sebesar 8% sudah memperhitungkan kelaikan hidup dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni melalui Dewan Pengupahan. Dewan ini terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur pakar serta perguruan tinggi. Berbagai pihak dilibatkan agar hasilnya objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertimbangan penetapan angka UMP 2008 sebesar Rp 822.205 ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,7 persen, pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2008 sebesar 1,92 persen. UMP ini berlaku untuk mereka yang lajang. UMP ini biasanya diumumkan sebelum ditetapkan dan diberlakukan Januari 2008. Hal ini penting agar memberi kesempatan bagi pengusaha untuk mengajukan keberatan bila perusahaan tidak mampu memberikan upah atau memenuhi upah sesuai keputusan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah tidak bisa begitu saja mengabulkan keberatan pengusaha. Biasanya, setiap keberatan dari perusahaan, pemerintah mempelajari dan turun langsung untuk mengetahui secara pasti kemampuan suatu perusahaan sebelum mengabulkan atau menolak keberatan perusahaan.

Tapi bila kita kembali melihat keputusan dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara, bahwa tuntutan buruh agar UMP Sumatra Utara tahun 2008 mencapai Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 1.800.000 tidak mungkin dipenuhi, sudah tentu dapat kita simpulkan bahwa bisa saja para buruh kembali hanya menerima kenyataan pahit yang sudah dialami dari tahun ke tahun. Kalaupun tuntutan buruh benar-benar dapat diwujudkan, tetapi kenaikan itu tidak wajar jika melihat kondisi ekonomi kita saat ini dan prediksi tahun yang akan datang. Yang menjadi pemicu hal ini adalah adanya kebijakan penggunaan PERMENAKER-TRANS No.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Layak. Adanya peraturan Permen No.17 itulah yang “mencekik” buruh, karena jelas dalam peraturan itu banyak yang merugikan buruh. Semua yang ada dalam peraturan tidak ada yang memihak kepada buruh, ini tentunya bertentangan dengan UUD 45 dan UU No 13 Tahun 2003 yang menjamin penghidupan yang layak bagi kehidupan buruh. Seharunya serikat buruh perlu meminta kepada pemerintah untuk merevisi Permen No.17 tersebut karena itulah awal titik permasalahan kelayakan hidup saat ini.

Berkaitan dengan hal ini, mungkin yang perlu dipertanyakan oleh para buruh adalah mengapa besarnya UMP itu hanya Rp 822.205 bila memang besaran UMP itu sudah berdasarkan survei KHL di kabupaten/kota dan mempertimbangkan KHL tertinggi dan terendah. Disinilah kemungkinan telah terjadinya keteledoran atau adanya permainan antara pihak pemerintah dan pengusaha.

Perlu diketahui, penetapan UMP yang tak sesuai atau mungkin jauh dibawah standar KHL dari pihak perusahaan dapat menjadi kesalahan administratif. Bahkan sebenarnya, bila hal itu merugikan/menghilangkan hak banyak pihak kasus itu bisa ditarik ke ranah pidana. Untuk itu bagi para pengusaha dan pejabat daerah yang berwenang dalam hal ini, haruslah hati-hati dalam menjalankan tugas. Mereka tidak selalu bisa berlindung dibawah hukum administrasi negara jika melakukan kesalahan administrasi. Sebab ranah hukum pidana bisa menjerat mereka jika kesalahan itu menimbulkan kerugian masyarakat dan juga negara. Apalagi tindakan itu memberikan keuntungan, baik untuk pejabat daerah itu sendiri, pengusaha ataupun orang lain.

III. KESIMPULAN

Meninggikan Espektasi pada demokrasi dan hak asasi terkadang dapat merendahkan harapan pada kebenaran iman, keadilan ilmu dan amal yang menyejahterakan. Seperti halnya pada kasus yang kita bahas ini, karena berpikir sama-sama memiliki hak, masing-masing pihak tetap meneguhkan pendirian dengan keinginannya tanpa peduli orang lain dapat menerimanya atau tidak. Pada akhirnya rencana kenaikan itu hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud seperti dari tahun ke tahun yang lalu.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah turun tangan. Pemerintah harus bersikap tegas. Kalau ada peraturan yang merugikan sebelah pihak maka pemerintah harus segera turun tangan memperbaiki hal tersebut. Memang yang paling ideal, upah yang harus diterima oleh buruh adalah lebih baik berdasarkan UMK (upah minimum kota ) sehingga seharusnya setiap kabupaten dan kota memiliki dan menetapkan UMK sendiri-sendiri. Yang terlihat selama ini yaitu pemerintah lebih condong ke pengusaha dalam penetapan UMP. Praktik itu dilakukan pemerintah karena pengusaha pembayar pajak terbesar. Sehingga tidak mengherankan setiap kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah lebih memihak kepada pengusaha.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan nasib kaum buruh. Pemerintah haruslah memperhatikan buruh, misalnya dengan membuat perumahan murah bagi buruh dan dekat dengan perusahaan. Kemudian harus menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, karena dengan upah seperti itu biaya pendidikan sekarang dirasakan sangat memberatkan kaum buruh. Satu lagi, pemerintah juga harus memberikan jaminan kesehatan gratis.

pemutusan hubungan kerja (msdm)

Januari 27, 2008

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

A. Pengertian.
Hubungan kerja, hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja.
Adanya perjanjian kerja maka timbul kewajiban satu pihak untuk bekerja. Dengan demikian berbeda dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan. Istilah persetujuan perburuhan untuk perjanjian kerja banyak dikatakan, sehingga perjanjian perburuhan diberinya nama persetujuan perburuhan kolektip.
Bekerja pada pihak lain menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan itu sifatnya bekerja di bawah pimpinan untuk pihak lain. Sifat ini perlu dikemukakan untuk membedakannya dari hubungan antara dokter misalnya, dengan seorang pasien yang berobat, dan hal ini dokter melakukan pekerjaan untuk orang yang berobat bukanlah perjanjian kerja, tetapi perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dengan demikian dokter bukanlah buruh dan orang berobat bukanlah majikan dan hubungan antara mereka bukanlah hubungan kerja. Hubungan buruh-majikan, juga tidak terdapat pada perjanjian pemborongan pekerjaan, yang ditunjukkan kepada hasil pekerjaan.
Bedanya perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perjanjian melakukan pekerjaan tertentu ialah bahwa perjanjian ini tidak melihat hasil yang dicapai. Jika berobat itu tidak menjadi sembuh, bahkan akhirnya misalnya meninggal dunia, namun dokter itu memenuhi kewajibannya menurut perjanjian. Perjanjian kerja harus memuat pula ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yakni hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.

B. Bentuk Perjanjian Kerja.
Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi didapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
Undang-undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh majikan.
Perjanjian kerja yang harus diadakan secara tertulis misalnya mengenai :
a. Macam pekerjaan,
b. Lamanya perjanjian itu berlaku,
c. Besarnya upah berupa uang sebulannya,
d. Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besdarnya upah selama cuti itu,
e. Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (tantie) dan caranya menghitung,
keuntungan,
f. Jika ada, caranya pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua
lainnya,
g. Bentuk upah lainnya,
h. Tempat kemana nanti buruh itu harus dikembalikan atas biaya majikan.
Dalam perjanjian kerja yang dibedakan secara sukarela dengan tertulis, tidak membuat banyak janji yang menguntungkan buruh.
Oleh karena itu perlunya ada peraturan yang secara lengkap memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seperti telah diatur dalam peraturan majikan dalam perjanjian perburuhan atau dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan koperasi Nomor 02 MEN 1978 tentang peraturan perusahaan dan perundingan pembuatan perjanjian perburuhan.

C. Perjanjian Perburuhan.
Perjanjian perburuhan adalah yang diadakan oleh satu atau beberapa seikat buruh yang terdaftar pada Departemen Perburuhan dengan seorang atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.
Dari perumusan ini jelaslah bahwa perjanjian perburuhan itu justru diadakan untuk menetapkan hak dan kewajiban buruh dan majikan, secara musyawarah antara kedua belah pihak, serikat buruh dan majikan.
Untuk sahnya perjanjian perburuhan dimintakan syarat materil dan syarat formil.
Syarat materiil adalah misalnya :
1. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang majikan supaya hanya menerima atau menolak buruh dari suatu golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena keyakinan politik atau anggota dari sesuatu perkumpulan.
2. Dilarang memuat aturan yang mewajibkan seorang buruh supaya hanya bekerja atau tidak boleh bekerja pada majikan dari suatu golongan, baik berkenaan dengan agama golongan warganegara atau bangsa maupun keyakinan politik atau anggota dari suatu perkumpulan.
3. Dilarang memuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila.

Syarat-syarat formil antara lain adalah :
1. Harus diadakan dengan tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau dengan surat resmi, yaitu dihadapan seprang notaris.
2. Surat perjanjian harus memuat :
a. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat buruh;
b. Nama, tempat kedudukan serta alamat pengusaha atau
perkumpulan majikan yang berbadan hukum;
c. Nomor, serta tanggal pendaftaran serikat buruh pada Departemen
perburuhan;
d. Tanggal penanda tangan

3. Perjanjian perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya, dalam rangkap tiga, selembar harus dikirimkan kepada Departemen Perburuhan untuk dimasukkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Perjanjian perburuhan hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun, dan kemudian dapat diperpanjang dengan paling lama dua tahun, dan kemudian diperpanjang paling lama1 tahun lagi.
Dengan sendirinya perjanjian perburuhan tidak dapat memuat semua hak dan kewajiban buruh dan majikan, terutama hak dan kewajiban dan kewajiban buruh dan majikan perburuhan, perjanjian kerja dan peraturan majikan. Negara mengeluarkan pelbagai peraturan dengan tujuan menciptakan suatu kedudukan buruh yang layak bagi kemanusiaan, baik yuridis dan ekonomis, maupun sosiologis dan keamanan badaniah.

D. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berakhirnya hubungan kerja bagi buruh dari segala kesengsaraan.
Menurut teori memang buruh berhak pula untuk mengakhiri hubungan kerja, tetapi dalam praktek mejikanlah yang mengakhirinya, sehingga pengakhiran itu selalu merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh pihak majikan.

a. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Majikan.
Cara-cara yang dianut pada pemutusan hubungan kerja oleh majikan itu, merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan kerja, karena aturan dan praktek yang dilakukan dalam hal pemberhentian (dismissal) atau penghematan (lay off), mempengaruhi kepentingan vital dari majikan dan buruh.
Adalah dapat dimengerti, karena majikan itu bertanggung jawab atas jalannya baik dan efektif dari perusahaannya, dia itu ingin mempertahankan kekuasaannya, kebebasannya sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan tentang soal-soal yang mempengaruhi jalannya perusahaan itu. Dia ingin mengelakkan tiap kewajiban untuk menuruti suatu negara cara yang akan merugikan jalan baik perusahaannya. Hal itu tidak hanya mengenai soal rencana produksi, permodalan penjualan dan sebagainya, tetapi juga mengenai jumlah buruh yang dipekerjakan dan soal memilih satu persatu. Berdasarkan alam ekonomis itu, majikan menghendaki kebebasan yang maksimum dalam memperhatikan buruh, jika ia tidak puas dengan pekerjaan buruh itu atau keadaan perusahaannya membenarkan pengurangan buruh. Adalah jelas bahwa jika majikan diharuskan untuk menahan sejumlah buruh yang lebih besar dari seperlunya, dia mungkin tidak lagi mampu untuk mempertahankan keseimbangan keuangan dalam perusahaannya.
Prosedur pemberhentian dan penghematan dengan sendirinya harus dilihat dengan latar belakang ekonomi umumnya dari negara yang bersangkutan. Akibat pengakhiran hubungan kerja adalah sangat berbeda-beda berhubungan dengan adanya cukup lapangan pekerjaan atau pengangguran. Disini tidak akan dipersoalkannya lapangan pekerjaan atau pengangguran. Disini tidak akan mempersoalkan salah buruh kehilangan pekerjaan dan bukan masalah apakah dia akanmendapat atau tidaknya pekerjaan lain.
Soal pemutusan hubungan kerja juga ada hubungannya dengan ketentuan tentang adanya jaminan pendapatan (Income securrity) bagi buruh yang kehilangan pekerjaan. Pendapat umum menghendaki supaya pemutusan hubungan kerja oleh majikan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat menghendaki itu adalah tenggang waktu pernyataan pengakhiran (opzeggingstermijin, perious of notice) dasar-dasar untuk memilih buruh manakah yang akan diberhentikan atau diterima atau dihemat atau cara-cara mendapatkan pertimbangan atau perundingan sebelum pemutusan boleh dilakukan.
Dalam peraturan dapat dimintakan alasan-alasan untuk pemberhentian dan sering kali diadakan larangan pemberhentian dalam hal-hal lain. Kadang-kadang disyaratkan pemberian pesangon (severance allowance), menunjukkan jalan bagi buruh yang diperhentikan itu untuk dapat dipekerjakan kembali dan memberi buruh itu hak-hak untuk membantunya mendapatkan pekerjaan baru.

b. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Buruh.
Buruh dapat juga memngakhiri hubungan kerja itu tanpa pernyataan pengakhiran atau tanpa mengindahkan aturan yang berlaku bagi pernyataan pengakhiran, tetapi buruh yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak majikan, bertindak berlawanan dengan hukum.
Untuk menghidarkan segala akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum itu, buruh harus secepat-cepatnya membayar ganti rugi atau buruh mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu dengan alasan mendesak yang seketika itu juga harus diberitahukan kepada pihak majikan.
Ganti rugi adalah sebesar satu bulan itu terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita tidak dapat dipandang oleh ganti rugi yang diterima itu, pihak majikan dapat menuntut ganti rugi lagi di muka pengadilan negeri.
Alasan mendesak tersebut adalah keadaan yang sedemikianrupa sehingga mengakibatkan bahwa dari pihak buruh adalah tidak layak mengharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan mendesak dapat dipandang antara lain :
1. Apabila majikan menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan pihak buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh, atau membiarkan perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan majikan.
2. Apabila majikan membujuk atau mencoba membujuk buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan tata susila atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh bawahan majikan.
3. Apabila majikan tidak membayar upah pada waktunya.
4. Apabila majikan dimana makan dan pemondokan diperjanjikan, tidak memenuhinya secara layak.
5. Apabila majikan tidak memberi cukup pekerjaan kepada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan.
6. Apabila majikan tidak memberi atau cukup memberi bantuan yang diperjanjikan kepada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan.
7. Apabila majikan dengan jalan lain secara keterlaluan melalaikan kewajiban yang dibebankan padanya oleh perjanjian.
8. Apabila majikan dalam hal sifat hubungan kerja tidak mencakupkannya, menyusun buruh, meskipun telah ditolak, untuk melakukan pekerjaan di perusahaan seorang majikan lain.
9. Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja bagi buruh dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baiknya yang tidak terlihat pada waktu pembuatan perjanjian kerja.
10. Apabila buruh karena sakit atau alasan lain diluar kesalahannya, menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.
c. Hubungan Kerja Putus Demi Hukum.
Hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, putus demi hukum bila waktu yang ditentukan itu lampau. Dengan habisnya waktu berlakunya itu hubungan kerja putus dengan sendirinya artinya tidak disyaratkan adanya pernyataan pengakhiran atau adanya tenggang waktu pengakhiran.
Untuk menjaga agar buruh atau adanya sekonyong-konyong menghadapi kenyataan tidak mempunyai pekerjaan lagi. Ada baiknya dimintakan dari pihak majikan agar sebelumnya dalam waktu yang layak, memberitahukan akan berakhirnya hubungan kerja itu kepada buruh.
Hubungan kerja putus demi hukum bila buruh meninggal dunia, bila watak hanya hubungan kerja atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja itu sendiri menghendaki sebaliknya.
Ketentuan bahwa meninggalnya majikan tidak memutuskan hubungan kerja sebenarnya hanya merupakan cetusan dari prinsip yang lebih tinggi, yaitu bahwa pemindahan tanganan suatu perusahaan tidak memutuskan hubungan kerja.

d. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.
Masing-masing pihak, yaitu pihak majikan dan buruh setiap waktu, juga sebelum pekerjaan dimulai, berwenang berdasarkan permintaan tertulis kepada pengadilan negeri ditempat kediamannya yang sebenarnya untuk menyatakan perjanjian kerja putus.

Dipandang sebagai alasan penting, selain alasan mendesak, adalah juga perubahan keadaan pribadi atau kekayaan dari pemohon atau pihak lainnya atau perubahan dalam hal pekerjaan dilakukan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga adalah layak segera atau dalam waktu pendek di putuskannya hubungan kerja itu.
Pengadilan meluluskan permintaan itu hanya setelah mendengar atau memanggil secara sah pihak lainnya. Jika pengadilan meluluskan permintaan itu Pengadilan menetapkan saat hubungan kerja itu akan berakhir. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengadilan atas permintaan pihak majikan dengan sendirinya tak memerlukan ijin lagi dari panitia penyelesaian perburuhan.

Demikianlah juga dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan untuk kepentingan majikan yang dinyatakan palit dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar Indonesia untuk kepentingan pengusaha kapal.
Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut tidak ada jalan untuk melawannya, dengan tidak mengurangi wewenang Jaksa Agung untuk semata- mata demi kepentingan undang-undang, mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

KESIMPULAN
Dalam hukum perburuhan ada peraturan yang mengatur hubungan antara para majikan dan buruh agar majikan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap buruh. Dalam hubungan kerja terdapat hak dan kewajiban majikan dan buruh. Sehingga akan tercipta hubungan yang serasi antara majikan dan buruh. Dan dalam hubungan kerja diatur pula cara0cara pemutusan hubungan kerja dan macam-macamnya. Sehingga majikan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena.

DAFTAR PUSTAKA

1. Imam Soepomo, SH, Hukum Perburuhan, Hubungan Kerja, Jakarta,
Djambatan, 1995.
2. Prof. Imam Soepomo, Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-
peraturan, Jakarta, Djambatan, 1995.
3. Wiyono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan
Tertentu.
4. Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan, 1995.
5. www. Google. com. “ketenagakerjaan”

kenaikan harga bbm

Januari 27, 2008

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut akan memperberat beban hidup masyakarat yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Menurut data yang saya dapat, harga minyak di pasar internasional pada minggu pertama desember ini telah menembus US$ 99 perbarel. Masalah kenaikan harga minyak itu selama bulan terakhir ini menjadi pembicaraan hangat karena akan berdampak terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak tidak hanya dipengaruhi faktor penawaran dan permintaan, tetapi lebih kompleks dari itu.
Permintaan minyak dunia sebenarnya datar-datar saja, yaitu sekitar 85 juta barel/hari. Dari sisi penawaran, menurut Sekjen OPEC Abdalla Salem El-Badri, pasokan minyak mentah juga berjalan dengan baik. Bahkan OPEC telah memutuskan pada September lalu untuk menambah produksi sebanyak 500 ribu barel perhari dan mulai efektif 1 November lalu.
Menteri ESDM juga menyatakan, “Setiap kenaikan US$ 1 harga minyak, kita memperoleh `windfall` (keuntungan tambahan) sebesar Rp 3,34 triliun, dengan asumsi kursnya mencapai Rp 9.050 perdolar.” (Antaranews, 23/10/07).
Meski Pemerintah menjamin tidak menaikkan harga BBM, bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa khususnya pada tahun depan (2008). Chatib Basri, Staf Ahli Menkeu, mengatakan bahwa pengaruh kenaikan harga terhadap APBN 2008 sangat bergantung pada produksi minyak dan pengendalian konsumsi BBM. Mengenai pengendalian konsumsi, memang harga BBM perlu dinaikkan. Namun, Pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan BBM. Karena itu, perlu dilakukan pembatasan kuota BBM bersubsidi. Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Pemerintah akan berupaya mengurangi kenaikan subsidi akibat naiknya harga minyak dengan mengurangi konsumsi premium dan minyak tanah bersubsidi. Usulan pembatasan premium hanya untuk kendaraan umum saja mungkin adalah perealisasiannya.
Masalah migas di dalam negeri bukan hanya dipengaruhi faktor luar, yakni harga minyak dunia. Pengelolaan migas di dalam negeri juga menjadi biangnya. Pasalnya, migas di negeri ini sebagian besarnya (sekitar 90%) dikuasai oleh (baca: diberikan kepada) asing. Dampak positif kenaikan harga minyak justru banyak mengalir ke pihak asing. Padahal migas adalah milik seluruh rakyat negeri ini. Bayangkan, Pertamina hanya menguasai sekitar 10% saja. Masalahnya lebih runyam lagi. Hasil migas banyak diekspor. Pemenuhan minyak dalam negeri akhirnya banyak diimpor. Itu pun dengan harga lebih tinggi karena keberadaan broker. Salah satu biangnya adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Pasal 22 menyatakan, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Kelangkaan gas dan tersendatnya pasokan BBM adalah “korban” dari pasal ini.
Negara hanya boleh mengelolanya mewakili rakyat dan hasilnya dikembalikan seluruhnya kepada rakyat. Dengan begitu seluruh dampak positif kenaikan harga akan kembali kepada rakyat. Di samping itu pemenuhan kebutuhan minyak juga dapat dijamin.
PEMBAHASAN

a). Penyebab Kenaikan Harga BBM Tahun 2007
Menurut beberapa kalangan, ada skenario yang dibuat oleh AS sendiri, yakni pada Agustus 2009, harga BBM akan mencapai 150 dollar AS per barrel. Berdasarkan skenario tersebut, Iran sudah memiliki pabrik nuklir dan oleh karena itu sanksi yang ‘lebih serius’ akan dijatuhkan Barat atas prakarsa AS terhadap negara tersebut. Sebagai reaksi, pemerintah Iran yang didukung oleh pemerintah Venezuela, yang saat ini merupakan sahabat Iran, akan menghukum Barat dengan mengurangi ekspor minyak mentah ke Barat sebesar 700 ribu barrel per hari. Tetapi, berdasarkan informasi yang ada terdapat fartor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga BBM kali ini, yaitu :
1). Meningkatnya harga minyak di pasar London Pada hari Kamis 8 November 2007 yang mencapai 96,94 dollar AS per barrel, turun dari rekor 98,96 dollar AS yang tercatat di New York, Rabu, 7 November 2007.
2). Meningkatnya harga minyak dunia sebanyak 40% Sejak Agustus 2007 padahal permintaan dunia terhadap komoditas tersebut tetap pada tingkat sekitar 85 juta barrel per hari. Menurut fund manager dari ABN AMRO (dikutip dari Kompas, Jumat 9 November 2007), harga minyak seharusnya sekitar 55 dollar AS per barrel.
3). Terjadinya premium harga akibat geopolitik dan faktor musim dingin sekitar 5-10 dollar AS, sehingga harga yang layak hanya sekitar 60-65 dollar AS per barrel.

Jadi logikanya, jika permintaan dunia hingga saat ini tetap tidak berubah atau naik namun tidak terlalu besar (walaupun mungkin akan meningkat pesat menjelang musim dingin di Eropa dan Amerika Utara) seperti yang dijelaskan di atas, dan, dari sisi suplai, sesuai pernyataan OPEC bahwa pasokan minyaknya tidak punya masalah, maka kemungkinan besar (hipotesis) ada dua faktor utama penyebab kenaikkan tersebut, yakni ekspektasi masyarakat atau pedagang pada khususnya perihal geopolitik, terutama ketegangan antara Turki dan Irak soal Kurdi, ketegangan antara AS dan Iran soal bom nuklir dan peran spekulan yang telah memainkan pasar. Ulah spekulan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh melemahnya nilai tukar dollar AS terhadap misalnya euro yang membuat spekulan mencari lahan lain untuk berspekulasi.
Menurut harian Inggris The Guardian edisi 29 Oktober 2007 (dikutip dari Kompas, Sabtu, 3 November 2007), dari faktor-faktor tersebut di atas yang diduga sebagai penyebab meroketnya harga minyak di pasar yang membuat kepercayaan atau permintaan masyarakat dunia terhadap dollar AS menurun relatif terhadap mata uang-mata uang penting lainnya terutama euro, dan mungkin juga yen. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook, Oktober 2007, perekonomian AS diproyeksi akan tumbuh 2,8% pada tahun 2008, namun setelah kenaikkan harga BBM direvisi menjadi 1,9%. Selain perekonomian AS, pertumbuhan ekonomi zona Eropa juga direvisi dari proyeksi semula 2,5% diturunkan ke 2,1% pada tahun 2008. Untuk tahun yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang juga direvisi dari 2,0% ke 1,7%.
Menurut The Guardian, para spekulan, terutama para hedge fund, tidak hanya di AS tetapi juga diluar AS mengalami kerugian besar akibat kebangkrutan sektor perumahan di AS. Untuk mengompensasikan kerugian itu, para spekulan melakukan posisi short (yakni aksi mencari untung, walaupun juga bisa rugi, dari transaksi-transaksi spekulatif jangka pendek untuk keuntungan jangka pendek) di bursa berjangka, khususnya komoditas minyak dengan harapan harganya akan naik.. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut di harian Inggris tersebut, ketika terjadi kebangkrutan di sektor perumahan tersebut dan, sebagai salah satu akibat selanjutnya, terjadi gejolak harga saham global pada Juli 2007, sejumlah bank sentral menyuntikkan uang ke pasar dengan tujuan mencegah agar krisis itu tidak berkelanjutan. Menurut sumber berita tersebut, jumlah dana yang disuntikkan ke pasar dan sistem perbankan oleh bank sentral – bank sentral dari AS, Inggris, Jepang, Kanada, Eropa dan lainnya mencapai kurang lebih 300 miliar dollar AS.
Ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku dari produk-produk turunan minyak akan menambah besarnya efek negatif dari kenaikkan harga BBM terhadap industri nasional, khususnya manufaktur.
Seperti yang saya kutip dari Kompas, 3 November 2007, menurut pengalaman dari Grup Indomobil, pada saat kenaikkan harga BBM di dalam negeri tahun 2005 sebesar 129%, industri otomotif nasional sangat terpukul. Hal ini karena harga bahan baku industri otomotif, seperti baja, aluminium, plastik, serta bahan baku cat yang masih harus diimpor memang dengan sendirinya akan ikut naik saat harga BBM di pasar dunia naik. Pada tahun 2005, kenaikkan biaya produksi otomotif, termasuk biaya angkutan bahan baku dan produk, berkisar 5%-10%. Saat ini pukulan terhadap industri otomotif nasional tambah besar akibat penjualan otomotif di dalam negeri saat itu anjlok sebesar 40%.
Menurut berita di berbagai media massa, akibat kenaikkan harga BBM yang cenderung terus berlangsung dan mendekati 100 dollar AS per barrel, perusahaan pelayaran berencana menaikkan tarif angkutan sebesar 15%-20% dan biaya tambahan bahan bakar 15% dari tarif angkutan. Di subsektor transportasi ini, biaya bahan bakar mencapai 65% dari total biaya operasional. Selain itu, diberitakan oleh Kompas yang sama bahwa tarif pengangkutan produk-produk konvensional, seperti gula dan beras, kemungkinan akan dinaikkan antara 12% hingga 15%.

b). Dampak Kenaikan Harga BBM 2007
Kenaikkan harga minyak tersebut telah memaksa sejumlah negara menaikkan anggaran untuk impor minyak. Kenaikkan anggaran itu akan ditimpakan kepada konsumen di dalam negeri melalui kenaikan harga BBM, seperti yang sudah terjadi di Nigeria, China, Vietnam, dan bahkan Malaysia (Kompas, Jumat, 9 November 2007). Di Indonesia juga kenaikkan anggaran akibat kenaikkan harga minyak tersebut akan terjadi, walaupun pemerintah telah beberapa kali menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan subsidi BBM tahun 2007 maupun tahun 2008. Tetapi, risikonya adalah bahwa dana pemerintah yang sudah disiapkan untuk tujuan-tujuan lain seperti pembangunan infrastruktur bisa hilang, digunakan untuk menutup kenaikkan anggaran tersebut.
Kenaikan harga minyak akan mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,1%, masih kurang dari target Pemerintah sebesar 6,5%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun dari proyeksi 5,2% menjadi 4,8%. BPS sendiri telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2007 adalah 6,5 %.
Kenaikan harga minyak dinilai akan menaikkan jumlah subsidi. Namun, Pemerintah mengambil kebijakan berbeda dengan tahun 2005 lalu. Tahun 2005 lalu, dengan alasan kenaikan subsidi akibat naiknya harga minyak, Pemerintah menaikkan harga BBM hingga rata-rata lebih dari 126%. Saat ini Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, setidaknya hingga 2009. Wapres Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk tetap bersikap tenang atas kenaikan harga minyak dunia karena kenaikan harga minyak sebenarnya juga meningkatkan pendapatan negara. Ini terlihat ”aneh”. Tahun 2005 lalu Pemerintah sangat menonjolkan kenaikan subsidi akibat naiknya harga minyak, dan sebaliknya, ”menutup-nutupi” adanya kenaikan pendapatan negara sebagai berkah kenaikan itu. Sekarang justru sebaliknya. Kenaikan harga minyak di pasar internasional justru menguntungkan Pemerintah. Direktur Ekonomi Makro Bappenas Bambang Priambodo mengatakan, meskipun belanja subsidi bahan bakar minyak ikut terkerek, total pendapatan negara dari PNBP Migas, PPh Migas, dan penerimaan lainnya masih lebih besar dari beban subsidi. Setiap US$ 1 dolar kenaikan harga minyak akan meningkatkan pendapatan negara Rp 3,24 triliun sampai Rp 3,45 triliun; subsidinya juga naik Rp 3,19 triliun sampai Rp 3,4 triliun. Artinya setiap kenaikan US$ 1 dolar negara untung Rp 48-50 miliar (Tempointeraktif, 22/10/07).
Kenaikan harga minyak itu juga akan menaikkan cadangan devisa negara. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom menyatakan pada akhir Oktober lalu bahwa cadangan devisa negara sebesar US$ 54,3 miliar. Menurutnya, dalam simulasi yang dibuat BI, untuk setiap kenaikan 1 dolar AS perbarel, pada triwulan IV 2007, akan meningkatkan surplus transaksi berjalan 23,3 juta dolar AS dan meningkatkan cadangan devisa 35,6 juta dolar AS setiap triwulannya; dan pada 2008 akan meningkatkan surplus transaksi berjalan 27,1 juta dolar AS dan cadangan devisa 36,3 juta dolar AS setiap triwulannya.
Namun, kenaikan harga minyak itu akan mempengaruhi industri, seperti industri tekstil dan produk-produknya (TPT), industri otomotif, dan kegiatan-kegiatan ekonomi dari sektor-sektor lainnya, terutama yang minyak merupakan bahan baku utamanya, seperti transportasi. Menurut Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi (DJM,BB,PB), dari total 60,48 juta kilo liter (kl.) BBM yang terjual di pasar domestik pada tahun 2006, sekitar 11,021 juta kilo. (atau 18,06%) ke sektor industri, 31,3 juta kilo, ke sektor transportasi, 9,95 juta kilo, ke rumah tangga dan 8,69 juta kilo. Volume penjualan tahun 2006 tersebut lebih rendah dari tingkat yang tercapai pada tahun 2005. Hal itu karena BBM industri ditentukan harganya mengikuti harga minyak internasional menurut harga rata-rata di bursa Singapura (Mid Oil Plats Singapore/MOPS).

PENUTUP

Kenaikan harga BBM dampaknya ke ongkos produksi. Dengan begitu, harga-harga barang pun akan ikut naik. Sementara, sebagian masyarakat tak punya daya beli. Sehingga akhirnya juga masyarakat yang harus menerima imbas. Menutup tahun 2007 , para pengusaha kita mendapatkan kado yang kurang indah. Yang pertama adalah kado rutin yang memang hampir setiap tahun, rela atau tidak rela, harus diterima yakni kado berupa revisi Upah Minimum Kabuptan/Kota. Bagi sebagian pengusaha penyesuaian harga UMK tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan karena memang kondisi keuangan perusahaannya cukup memungkinkan untuk merevisi UMK. Bagi sebagian pengusaha lain, bisa menjadi lonceng kematian, karena untuk tetap bisa bayar upah buruh tiap bulannya saja sudah megap-megap.
Belum usai ‘derita’ dialami kalangan pengusaha, kini pemerintah lagi-lagi memberi kado pahit bagi kalangan pengusaha yakni keputusan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk konsumen per 1 Desember 2007 ini. Kenaikan cukup tinggi itu dipicu kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh 99 dolar AS per barel. Kenaikannya berkisar antara 14,6 persen sampai 21,7 persen. Selain itu, kenaikan harga juga dipicu melemahnya nilai tukar rupiah sekitar 1,87 persen dari bulan lalu.
Mungkin sebagian kita bersyukur karena hanya BBM industri yang dinaikkan, artinya bukan BBM yang dikonsumsi langsung rakyat banyak. Bisa jadi rasa syukur itu tidak terlalu keliru tetapi sesungguhnya kenaikan BBM industri tersebut pada gilirannya juga akan berdampak pada rakyat banyak. Kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk kalangan industri hingga 21,7 persen menunjukkan pemerintahan tak konsisten dan tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat serta dunia usaha. Karena perkembangan industri kita belum kondusif dan meski kebijakan tersebut secara langsung mengenai pengusaha namun dampaknya juga ke masyarakat. Karena, bagaimanapun kenaikan harga BBM itu memaksa industri melakukan penyesuaian agar tidak mengalami kerugian.
Setiap kenaikan harga BBM dampaknya ke ongkos produksi. Dengan begitu, harga-harga barang pun akan ikut naik. Sementara, sebagian masyarakat tak punya daya beli. Sehingga akhirnya juga masyarakat yang harus menerima imbas kebijakan tersebut.
Belum lagi bila akhirnya harus membuat produksi terhenti dan pabrik tutup. Pengangguran bertambah dan masalah sosial baru pun bertambah. Efek domino kenaikan harga BBM ini adalah tingginya tingkat penyelewengan di kalangan industri. Bisa saja BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat, justru dijual ke industri yang harga jualnya lebih tinggi. Bagaimanapun ini merupakan kabar kurang baik bagi kalangan industriwan, mengingat selama ini mereka masih banyak memakai konsumsi BBM. Ada jenis-jenis industri sangat banyak menggunakan, tetapi ada juga yang relatif sedikit. Namun rata-rata kenaikan harga BBM ini pastilah akan dirasakan dampaknya, terutama pada peningkatan cost of production. Padahal unsur-unsur biaya lain, termasuk harga pasokan bahan baku juga terus mengalami peningkatan. Efisiensi telah banyak dilakukan, tetapi kalau sudah harga BBM naik, pengaruhnya pastilah terasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong kenaikan harga jual dan pada gilirannya memperlemah daya saing di pasar internasional.
Padahal, kompetisi semakin ketat dan ada kecenderungan daya saing kita makin menurun. Dalam konteks ini, apakah tidak mungkin pemerintah membantu industri dengan memberikan subsidi BBM? Tampaknya persoalan keterbatasan anggaran yang akan menjadi kendala besar. Selain tantangan efisiensi di pasar global, di dalam negeri kalangan industri masih menghadapi kendala berupa penurunan daya beli masyarakat.
Hampir semua barang mengalami tekanan penjualan akibat sepinya konsumen. Namun tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Artinya, kenaikan harga BBM industri haruslah dilakukan. Seperti diketahui, BBM yang dipergunakan di dalam negeri diimpor dari luar negeri dengan menggunakan dolar AS. Maka apa yang terjadi di pasar uang global ataupun pasar minyak dunia akan berpengaruh bagi harga BBM di dalam negeri yang dijual Pertamina. Bagi kalangan industri tidak ada jalan perlu segera diantisipasi. Sebagai faktor eksternal yang uncontrollable maka yang terpenting bagaimana memperkecil dampak khususnya bagi peningkatan biaya produksi. Bagi yang sudah benar-benar efisien tentu akan mengeluh, karena tak mungkin lagi berhemat dan akhirnya kenaikan harga BBM industri tetap akan berdampak pada kenaikan harga jual produk industri manufaktur.
Pemerintah perlu membantu sektor industri yang dari waktu ke waktu semakin bertambah berat bebannya. Kalau menahan kenaikan harga BBM, listrik, dan lain-lain tak bisa dilakukan, mestinya bisa dibantu dengan upaya mengurangi tekanan biaya tinggi lain berupa keringanan pajak, pengurangan biaya kepabeanan, ongkos birokrasi, dan masih banyak lagi. Selama ini yang terkait dengan hal itu cenderung dibiarkan, sehingga kalangan industri semakin kerepotan. Kalau hal itu tidak diantisipasi bersama dan sektor industri terpukul, akan berpengaruh semakin berat. Sebab, produksi bisa menurun dan bahkan ancaman PHK kian besar.
Meski kenaikan harga BBM merupakan sesuatu yang harus dilakukan, kita pun ingin mengingatkan bahwa bukan berarti dengan langkah itu kita telah menyelesaikan seluruh persoalan. Kita malah berpendapat bahwa ini awal dari persoalan, yang menuntut kerja keras untuk menyelesaikannya agar tidak menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit. Langkah lanjutan yang perlu dilakukan adalah memenuhi janji untuk memberikan insentif bagi dunia usaha. Kalau akan diberikan kelonggaran pajak kepada dunia usaha, segeralah lakukan. Demikian pula kalau hendak mengurangi beban biaya yang memberatkan. Tanpa adanya insentif, sektor dunia usaha hanya akan mampu bertahan tiga bulan. Setelah itu, dunia usaha akan bertumbangan. Kalau itu yang terjadi, maka yang dikhawatirkan bukan hanya meningkatnya PHK, tetapi penerimaan pemerintah dari pajak pun akan terganggu. Akibatnya, kemampuan pemerintah membiayai pembangunan akan ikut menurun dan akhirnya kualitas bangsa ini akan terus menurun.
Kita juga mengharapkan adanya dukungan dari sektor dunia usaha dan masyarakat. Ada kemauan dari semua pihak untuk mencari jalan keluar dari situasi yang berat seperti sekarang ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produktivitas. Semua orang harus berupaya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan. Dengan itulah, kita bisa meningkatkan efisiensi dan memenangi persaingan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan penghematan. Tingginya harga BBM harus memaksa kita untuk lebih selektif dalam menggunakannya. Ibaratnya, tidak bisa lagi seperti dulu di mana kita tidak perlu berhitung dengan persoalan BBM. Kalau sering kita menyebut Indonesia Incorporated, sekaranglah kita ditantang untuk melaksanakannya.

SARAN

Sudah saatnya kita merubah perilaku atau mengubah kebiasaan kita dalam melakukan pemakaian BBM. Sekarang mari bersama-sama kita melihat fakta dan secara bergotong-royong untuk membangunkan kesadaran seluruh anak bangsa. Agar mau tahu terhadap situasi persoalan krisis energi yang kita hadapi ini. Mari bersama, mulai detik ini kita bangun kesadaran kolektif. Untuk mulai membudayakan dan membumikan tradisi pemakaian BBM. Kita hargai dan kita dukung kebijakan pemerintah menghemat energi. Tapi, jangan hanya karena harga BBM naik dan negara kekurangan dana, kita menghemat. Sikap dan budaya hemat itu sendiri amat kita perlukan. Pepatah-petitih kita miliki segudang, di antaranya hemat pangkal kaya. Tetapi orientasi nilai dan sikap hemat tidak lagi kita praktikkan. Kita terbawa arus hidup boros. Kita bisa membangun gedung dan infrastruktur. Kita alpa, lemah, bahkan dikorup pemeliharaannya. Tampaknya hal itu soal kecil, tak berarti. Padahal setiap kali ditunjukkan oleh bangsa lain dan oleh komunitas-komunitas lain, hemat memang benar pangkal kecukupan. Pandai memelihara adalah sikap, orientasi nilai dan kebiasaan yang kita perlukan.

makalah MSDM

Januari 27, 2008

PENDAHULUAN

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusuldengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.

PEMBAHASAN

A. PHK Pada Kondisi Normal
Dalam kondisi normal, pemutusan hubungan kerja akan menghasilkan sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan, dan pengabdian kepada organisasi maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut. Akan tetapi hal ini tidak terpisah dari bagaimana pengalaman bekerja dan tingkat kepuasan kerja seseorang selama memainkan peran yang dipercayakan kepadanya. Bilamana seseorang mengalami kepuasan yang tinggi pada pekerjaannya, maka masa pensiun ini harus dinilai positif, artinya ia harus ikhlas melepaskan segala atribut dan kebanggaan yang disandangnya selama melaksanakan tugas, dan bersiap untuk memasuki masa kehidupan yang tanpa peran. Kondisi yang demikian memungkinkan pula munculnya perasaan sayang untuk melepaskan jabatan yang telah digelutinya hamper lebih separuh hidupnya. Bilamana seseorang mengalami peran dan perlakuan yang tidak nyaman, tidak memuaskan selama masa pengabdiannya, maka ia akan berharap segera untuk melepaskan dan meninggalkan pekerjaan yang digelutinya dengan susah payah selama ini. Orang ini akan memasuki masa pensiun dengan perasaan yang sedikit lega, terlepas dari himpitan yang dirasakannya selama ini.
Apapun yang dirasakannya, orang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa pensiun yang pasti datang ini, sejalan dengan bertambahnya umur dan kemunduran fisik yang dialami oleh setiap orang. Noesyirwan (Kumara, Utami, dan Rosyid, 2003) mengemukakan bahwa secara teknis pensiun berarti berakhirnya suatu masa kerja, tetapi secara psikologis dan sosiologis pensiun mempunyai makna dan dampak yang tidak sama pada semua orang. Perubahan dari status aktif bekerja kepada status pensiun adalah perubahan yang biasanya cukup drastis. Lebih lanjut Kumara, dkk. (2003) mengatakan bahwa individu yang menghadapi pensiun dituntut untuk melakukan penyesuaian. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap pensiun, yaitu:
1. Pensiun secara sukarela dan terencana, atau pensiun secara terpaksa dan tergesa-
gesa. Orang yang pensiun secara sukarela dan terencana mempunyai pandangan
yang positif tentang pensiun. Orang yang harus menjalani pensiun secara
terpaksa, akan merasa berat untuk menghayatinya.
2. Perbedaan individu yang didasari oleh faktor kepribadian, yaitu orang yang
berpandangan luas dan fleksibel dapat menerima status baru sebagai pensiunan
dan dapat beradaptasi dengan situasi yang baru.
3. Perencanaan dan persiapan individu sebelum pensiun datang. Dalam hal ini
seseorang telah mempersiapkan diri secara matang dengan berbagai kegiatan
sebelum masa pensiun tiba. Secara mental dan material orang menjadi lebih siap.
4. Situasi lingkungan, pensiunan yang tinggal di lingkungan sesame pensiunan
memiliki semangat atau keyakinan diri yang lebih tinggi daripada pensiunan
yang tinggal di lingkungan heterogen.
Bilamana dilihat dan dicermati, maka masa pensiun merupakan perkembangan yang harus dilalui dan terdiri atas beberapa tahapan. Flippo (1981) menguraikan proses tahapan masa pensiun yang dilalui oleh seseorang dapat digambarkan sebagai berikut:
– Tahap pertama, seseorang seharusnya sudah merencanakan jauh hari sebelum masa pensiun menjelang, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari hal itu, demikian pula orang yang mengharapkan tetap bekerja sampai ajalnya tiba. Menjelang tibanya masa pensiun terdapat dua unsur penting yang harus dimiliki seorang karyawan, yaitu: kesiapan finansial dan mempersiapkan keahlian untuk mengatur waktu luang.
– Tahap ke dua terjadi ketika masa pensiunan ini benar-benar menjadi kenyataan. Orang lain mulai melihat seorang pensiunan di dalam kegiatan di kantor sehari-hari, keterlibatan dalam kegiatan yang penting mulai berkurang, dan mungkin seseorang diminta untuk mengikuti program latihan menjelang pensiun. Fase ini ditandai dengan terbitnya surat keputusan yang menetapkan status seseorang sebagai seorang pensiunan. Di Indonesia usia pensiun bagi pegawai pemerintah khususnya, ditetapkan berdasar Peraturan Pemerintah RI No. 32, tahun 1979 tergantung jabatannya, maka ditetapkan umur pensiun ialah: 56 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun.
– Tahap ke tiga, banyak orang menyebut periode ini sebagai masa bulan madu. Pada tahap ini orang menemukan kebebasan baru, pola hidup yang berbeda sama sekali dari kebiasaan yang puluhan tahun telah dijalaninya, orang dapat hidup dengan fantasi yang bila segi finansial mengijinkan, maka ia akan banyak melakukan perjalanan wisata, memancing, bermain golf, mengunjungi dan menengok cucu di kota lain, dan kegiatan lain yang membutuhkan waktu dan biaya. Pada tahap berikutnya, seorang pensiunan akan mengalami kebosanan, tersadar dari suasana yang serba menyenangkan, dan ketika irama kehidupannya melambat, menjadikan dirinya merasa bosan, terlalu banyak “travelling”, dan kunjungan ke anak cucunya, dirasakan melelahkan. Pada saat inilah dibutuhkan sejumlah minat yang harus dikembangkan untuk mengisi kehidupannya, bilamana tidak maka pengalaman di fase ini akan dirasakan semakin berat. Kondisi demikian akan dirasakan bertambah berat bilamana seseorang harus berpindah ke komunitas yang baru, pada saat seseorang harus menghabiskan masa pensiunnya.
– Tahap ke empat yang dimaksudkan yaitu untuk reorientasi. Diharapkan seseorang dapat menyusun gaya hidup dan irama kehidupannya yang dapat dilaksanakan untuk beberapa tahun ke depan. Lembaga yang dapat membantu untuk mencari dan mengembangkan kegiatan ialah organisasi sosial yang baranggotakan para lansia, paguyuban pensiunan, dan tentu saja lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga ini dapat menawarkan bagaimana bentuk keterlibatan para pensiunan dilihat dari waktu, tingkat, dan kualaitas kegiatannya. Hal ini akan menyangkut eksplorasi kesempatan-kesempatan berkreasi yang baru, dan membuat keputusan yang realistik berdasarkan pada minat dan keahlian masing-masing orang.
Pada tahap stabil diharapkan seorang pensiunan telah mencapai suatu pola keputusan yang menghasilkan kegiatan yang cukup dapat diprediksi, dan memuaskan kehidupannya. Saat ini seseorang telah memegang peran sebagai pensiunan. Seseorang telah menguasai dan mampu menangani dan menyesuaikan diri dengan penurunan kemampuan fisik, yang sejalan dengan meningkatnya atau bertambahnya umur. Orang yang demikian telah dengan sukses menghayati peran yang tanpa peran, dan menerjemahkannya ke dalam kedudukan yang terhormat, bertanggung jawab, dan bermakna di lingkungan masyarakat.
Tetapi tentu saja seseorang dapat menghadap sang Khalik setiap saat di sepanjang fasefase di depan. Bilamana Tuhan masih mengaruniai umur panjang, maka seseorang dapat memasuki fase berakhir atau terminasi yang berarti pada suatu ketika ia harus rela meninggalkan semua yang fana di dunia ini, keluarga, anak, cucu, bahkan buyut, dan, sahabat-sahabat terdekatnya, serta semua harta yang menjadi miliknya. Tahapan masa pensiun telah selesai dan seseorang telah dengan sukses dan memuaskan menghayati semua fase pensiun sebagai bagian akhir dari perjalanan karir semasa hidupnya.

B. PHK pada Kondisi Tidak Normal
Perkembangan suatu organisasi ditentukan oleh lingkungan dimana organisasi beroperasi dan memperoleh dukungan agar dirinya tetap dapat survive (Robbins, 1984). Tuntutan yang berasal dari dalam (inside stakeholder) maupun tuntutan dari luar (outside stakeholder) dapat memaksa organisasi melakukan perubahan-perubahan, termasuk di dalam penggunaan tenaga kerja. Dampak dari perubahan komposisi sumber daya manusia ini antara lain ialah pemutusan hubungan kerja. Pada dewasa ini tuntutan lebih banyak berasal dari kondisi ekonomi dan politik global, perubahan nilai tukar uang yang pada gilirannya mempersulit pemasaran suatu produk di luar negeri, dan berimbas pada kemampuan menjual barang yang sudah jadi, sehingga mengancam proses produksi. Kondisi yang demikian akan mempersulit suatu organisasi mempertahankan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Hal ini berdampak pada semakin seringnya terjadi kasus pemutusan hubungan kerja.
Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu:
(1) Termination: yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya
kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak
terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, maka karyawan
harus meninggalkan pekerjaannya.
(2) Dismissal: yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan
Tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. Misalnya: karyawan
melakukan kesalahan-kesalahan, seperti mengkonsumsi alkohol atau obat-obat
psikotropika, madat, melakukan tindak kejahatan, merusak perlengkapan kerja
milik pabrik.
(3) Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan
pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti:
penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat
berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan
sejumlah tenaga kerja. Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
(4) Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-
masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga
perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepadakaryawannya.

Flippo (1981) membedakan pemutusan hubungan kerja di luar konteks pension menjadi 3 kategori, yaitu:
(1) Layoff, keputusan ini akan menjadi kenyataan ketika seorang karyawan yang
benar-benar memiliki kualifikasi yang membanggakan harus dipurnatugaskan
karena perusahaan tidak lagi membutuhkan sumbangan jasanya.
(2) Outplacement, ialah kegiatan pemutusan hubungan kerja disebabkan
Perusahaan ingin mengurangi banyak tenaga kerja, baik tenaga profesional,
manajerial, maupun tenaga pelaksana biasa. Pada umumnya perusahaan
melakukan kebijakan ini untuk mengurangi karyawan yang performansinya
tidak memuaskan, orang-orang yang tingkat upahnya telah melampaui batas-
batas yang dimungkinkan, dan orang-orang yang dianggap kurang memiliki
kompetensi kerja, serta orang-orang yang kurang memiliki kemampuan yang
dapat dikembangkan untuk posisi di masa mendatang. Dasar dari kegiatan ini
ialah kenyataan bahwa perusahaan
mempunyai tenaga kerja yang skillnya masih dapat dijual kepada perusahaan
lain, dan sejauh mana kebutuhan pasar terhadap keahlian atau skill in masih
tersembunyi.
(3) Discharge. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menimbulkan perasaan
paling tidak nyaman di antara beberapa metode pemutusan hubungan kerja
yang ada. Kegiatan ini dilakukan berdasar pada kenyataan bahwa karyawan
kurang mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan. Karyawan
yang mengalami jenis pemutusan hubungan kerja ini kemungkinan besar akan
mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau
perusahaan lain. Dari dua pengertian tersebut di atas, nampaknya masalah
pemutusan hubungan kerja, penyebabnya dapat disebabkan oleh dua pihak.
Baik penyebab yang berasal dari kualifikasi, sikap dan perilaku karyawan
yang tidak memuaskan, atau penyebab yang berasal dari pihak manajemen
yang seharusnya dengan keahliannya dan kewenangan yang diserahkan
kepadanya diharapkan mampu mengembangkan perusahaan, walau dalam
kenyataannya menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi organisasi, dan harus
mengambil keputusan untuk efisiensi tenaga kerja.

C. Peran Inside Stakeholder
Di dalam keberadaan organisasi terdapat dua kelompok kepentingan (stakeholder), yaitu kepentingan yang berasal lingkungan di mana organisasi menjalankan fungsinya, atau dari luar organisasi (outside stakeholder), seperti: supplier, konsumen, pemerintah, dan serikat pekerja, serta masyarakat pada umumnya. Sementara kepentingan yang lain berasal dari dalam organisasi (inside stakeholder) meliputi: para pemegang saham (shareholder), manajemen, dan tentu saja tenaga kerja. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, misalnya kericuhan di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, dan aksi demonstrasi menuntut tetap dipekerjakan atau tidak dikenai pemecatan di industri Texmaco Group, Jawa Tengah dapat dicermati bagaimana para inside stakeholder menjalankan kewajibannya, dan menerima penghasilan mereka. PT Dirgantara Indonesia adalah sebuah industri strategis yang menghasilkan pesawat terbang baik bertipe fixed wing maupun tipe rotary wing. Industri ini semula menjadi andalan sebagai pemasukan devisa bagi Indonesia, akan tetapi permasalahan serius mencuat sehingga semua tenaga kerja dikenai pemecatan oleh pihak direktur utama. Texmaco group adalah sebuah kelompok industri yang memproduksi beraneka ragam produk, dari bahan tekstil atau cita, sampai dengan memproduksi jenis truk dengan kemampuan besar. Kedua perusahaan tersebut mengalami kesulitan yang hampir sama.
Para inside stakeholder pada dasarnya mempunyai kewajiban dan hak masingmasing untuk menjamin eksistensi organisasi tetap lestari di lingkungannya. Para pemegang saham (shareholder) merupakan pemilik perusahaan, karena itu kewenangan mereka dinilai lebih superior dibanding dua inside stakeholder yang lain, yaitu manajer maupun tenaga kerja. Sumbangan para pemilik ialah memberikan uang yang diinvestasikan pada modal dan perlengkapan, peralatan, serta lokasi pabrik. Penghasilan mereka berupa dividen yang diterima setiap tahun, dan surat berharga berupa saham yang mengalami perubahan (peningkatan) harga di pasar modal. Saham ini sangat mengandung risiko tinggi, kerena tidak ada jaminan uang kembali, bilamana terjadi ketidakpastian di pasar modal. Manajer adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan organisasi menjadi lebih besar. Mereka bertanggung jawab membuat koordinasi segala sumber daya yang dimiliki organisasi dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi telah dicapai dengan tingkat keberhasilan tinggi. Para manajer puncak (top managers) bertanggung jawab untuk menginvestasikan uang pemilik ke dalam berbagai sumber daya (alat, tenaga kerja, waktu) untuk memaksimalkan output barang dan jasa. Sementara para manajer adalah andalan pemilik saham untuk mengelola urusan perusahaan (organisasi).
Sumbangan para manajer ialah penerapan keahlian mereka untuk mengarahkan responsiveness organisasi terhadap tekanan yang berasal dari dalam maupun luar diri organisasi. Sebagai contoh: bagaimana para manajer menggunakan keahliannya untuk menghadapi atau meningkatkan pasar global yang terbuka, mengidentifikasi pasar produk-produk baru, atau mengatasi masalah-masalah transaction-cost dan penerapan teknologi baru, akan sangat mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Apa sajakah yang diterima para manajer terkait dengan sumbangan yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Terdapat berbagai kemudahan yang menjadi hak untuk diterima, antara lain: kompensasi dalam bentuk uang, misalnya: gaji yaitu uang yang mereka terima rutin setiap bulan; bonus ialah sejumlah uang yang diterima terkait dengan prestasi kerja mereka yang sangat memuaskan; dan kemungkinan pemilikan saham perusahaan; mereka juga memperoleh kepuasan psikologis ketika merasakan keberhasilan dalam pengelolaan organisasi, merasakan bagaimana menunjukkan kekuasaan yang melekat pada dirinya.
Tenaga kerja organisasi atau karyawan terdiri atas semua pekerja yang termasuk karyawan non-manajerial. Anggota kelompok tenaga kerja mempunyai tanggung jawabm dan tugas yang biasanya digariskan di dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan uraian jabatan yang menyatakan apa sajakah yang harus mereka kerjakan, bagaimana, dan kapan mengerjakannya, serta dengan siapa mereka harus melakukan hubungan-hubungan penting dalam bekerja, sebagai pelaksanaan tanggung jawab. Karyawan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Sumbangan karyawan kepada organisasi ialah penampilan kerja terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seberapa tingkat kualitas performansinya sedikit banyak berada di bawah pengaruh diri karyawan sendiri.
Motivasi karyawan untuk berprestasi sangat berkaitan dengan sistem reward dan sistem punishment yang digunakan olehorganisasi untuk mempengaruhi prestasi kerja. Sejauh karyawan merasakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari perusahaan masih menunjukkan perbandingan yang lebih tinggi penghasilan daripada sumbangan yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi, maka karyawan akan berusaha agar mereka dapat bekerja dengan sungguhsungguh dan sepenuh hati. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang karyawan merasakan ketidak-adilan dengan peraturan yang ada, merasakan bahwa sumbangannya tidak diimbangi dengan penghasilan yang memuaskan, maka ia cenderung akan mengurangi dukungannya pada organisasi, atau bahkan akan meninggalkan perusahaan. Bilamana peristiwa ini terjadi maka organisasi akan kehilangan salah satu stakeholder yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan atau organisasi. Memperhatikan sumbangan dan penghasilan yang diperoleh para stakeholder khususnya inside stakeholder, maka dapat terlihat bahwa kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang digambarkan di atas dapatlah ditinjau bagaimana para stakeholder telah memainkan perannya masing-masing. Bila dari sisi sumbangan yang diperhatikan maka tampak bahwa para karyawan telah melaksanakan tugas kewajibannya dan menunjukkan tingkat performansi yang baik, dan mereka masih layak mendapatkan hak-hak yang merupakan penerimaan penghasilan mereka sebagai karyawan. Akan tetapi sudah demikiankah para manajer sebagai inside stakeholder yang memiliki tanggungjawab dan peran pengambil keputusan melaksanakan tugas-tugas mereka.
Robbin (1986) menyatakan bahwa tujuan utama pendirian suatu organisasi sangat terkait dengan input –transformation – output process, yaitu bagaimana suatu organisasi mengambil input dari lingkungannya, dilakukan proses transformasi di dalam organisasi, kemudian menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Tujuan utama organisasi untuk menjamin eksistensinya, antara lain ialah: adanya peningkatan perolehan keuntungan, peningkatan penjualan (sales), penetrasi pasar, dan bagaimana menciptakan pasar-pasar baru untuk produk yang dihasilkannya.
Tujuan ini tentu saja telah dipercayakan pencapaiannya oleh para shareholder kepada para manajer. Para manajer memiliki kewenangan untuk menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (perusahaan) untuk merealisir tujuan yang telah ditetapkan di atas. Mereka mempunyai wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang ada, mempunyai kewenangan untuk pengambilan keputusan yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan para manajerlah yang mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa tindakan korektif perlu dilakukan, bilamana dijumpai penyimpangan perilaku para karyawan dari rencana semula, dalam rentang waktu pencapaian tujuan organisasi.
Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh para manajer untuk menjalankan roda kehidupan organisasi merupakan mandat yang diberikan oleh para shareholder. Para shareholder mempercayakan uang yang dimilikinya untuk digunakan oleh para manajer guna mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Pemberian wewenang ini tentu saja berdasarkan pada kemampuan pribadi, skill yang dimiliki, dan juga keahlian para manajer. Hanya dengan dikelola oleh orang-orang yang benar-benar berkualitas, memiliki integritas pribadi yang tinggi, kekayaan finansial para shareholder akan berkembang menjadi jumlah yang berlipat ganda. Akan tetapi bilamana orang-orang yang menduduki jabatan manajerial ini adalah orang-orang yang mengabaikan kepercayaan para shareholder, maka organisasi tentu saja akan mengalami kesulitan. Dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka, para inside stakeholder mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi juga.
Ketika budaya organisasi telah tumbuh dan menjiwai setiap pekerja, maka hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap inside stakeholder akan berjalan selaras. Semua pihak akan mendapatkan hak-hak yang telah ditetapkan. Jones (1994) menyatakan bahwa property right ialah hak-hak yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya untuk menerima dan menggunakan sumber daya di dalam organisasi. Property right menentukan hak dan tanggung jawab setiap kelompok inside stakeholder dan mempengaruhi berkembangnya norma, nilai-nilai, dan sikap terhadap organisasi. Dalam hal ini, dapat dicermati property right yang dimiliki oleh para manajer maupun para karyawan sebagai sumber daya manusia. Para top managers sering memperoleh property right yang besar karena mereka diberi alokasi sejumlah besar sumber daya organisasi, misalnya: gaji yang tinggi, hak untuk memiliki sejumlah besar saham, atau golden parachutes yang berarti mereka memiliki jaminan mendapatkan sejumlah besar uang bilamana mereka harus diberhentikan karena perusahaan diambil alih oleh pihak ketiga.
Hak yang dimiliki para top managers untuk menggunakan sumber daya organisasi merupakan pencerminan kekuasaan mereka untuk membuat keputusan dan mengendalikan sumber-sumber daya organisasi. Para manager biasanya memperoleh property right yang tinggi, sebab bilamana tidak, maka mereka kemungkinan tidak termotivasi untuk bekerja atas nama organisasi atau stakeholder yang lain.
Sementara itu pihak tenaga kerja juga mendapatkan property right, yang bentuknya antara lain: suatu jaminan untuk dipekerjakan sepanjang hayat; keterlibatan di dalam program pemilikan saham oleh karyawan, atau program pembagian keuntungan bersama. Walau demikian pada kenyataannya sebagian besar pekerja atau tenaga kerja tidak memperoleh property right yang memuaskan. Kadang property right yang terwujud sangat sederhana bagi pekerja, yaitu: upah yang mereka terima, dan asuransi kesehatan, serta jaminan asuransi pensiun yang diterima. Pada dasarnya hak-hak karyawan untuk menggunakan sumber daya organisasi tercermin pada taraf seberapa pengendalian merekaatas tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka.
Distribusi property right ini akan berpengaruh langsung pada nilai-nilai instrumental dalam pembentukan perilaku pekerja dan motivasi anggota organisasi. Distribusi property right pada setiap kelompok inside stakeholder akan menentukan efektifitas organisasi, dan budaya yang muncul di dalam organisasi.
Jadi dalam melihat kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak normal, dapat ditinjau dari dua kelompok inside stakeholder, yaitu pihak pekerja sebagai tenaga kerja, dan pihak manajemen. Pada dasarnya manajemen termasuk penentu kebijakan yang berlaku di dalam organisasi, sekaligus akan menumbuhkan dan mengembangkan model budaya organisasi yang bagaimana yang mereka kembangkan. Dari apa yang telah didiskusikan di depan, maka tampaklah bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena seseorang telah menuntaskan karyanya dalam mempertahankan eksistensi organisasi di lingkungannya, dan telah mencapai umur pensiun yang ditetapkan undang-undang. Orang ini akan meninggalkan perusahaan dengan suka cita dan penghargaaan dari organisasi tempatnya bekerja dulu. Sementara itu, yang kedua ialah: pemutusan hubungan kerja yang dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional, atau bahkan internasional, yang berdampak negatif pada kehidupan organisasi, dan pada gilirannya mempengaruhi kestabilan perolehan pekerjaan karena sesuatu organisasi harus mengurangi tenaga kerjanya. Maka masyarakat kecillah yang menderita karena tidak dapat mempertahankan penghasilannya di perusahaan.
Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dengan masa pensiun, maka organisasi atau perusahaan perlu mempersiapkan baik secara psikologis rohaniah, dan kesiapan finansial bagi para calon pensiunan. Orang yang pensiun harus sadar akan fase-fase dalam persiapan menjelang pensiun agar dapat menjalani tahapan dengan baik. Untuk itu diperlukan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja memasuki dan menjalani masa pensiun, mempersiapkan kondisi finansial mereka dengan asuransi dana pensiun. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kondisi tidak normal masih harus diperhatikan, dimanakah penyebab utamanya berada. Bila pada pihak tenaga kerja, maka untuk meningkatkan performance yang dinilai menurun, perlu pelatihan untuk lebih memacu perilaku yang diharapkan, dan memompa motivasi kerja mereka. Bilamana yang kurang berperan optimal adalah pihak manajemen, maka perlu disadarkan bahwa para manajerlah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan, sehingga kegiatan operasional organisasi dapat dipertahankan. Penelitian Hofstede, sebagaimana dikutip oleh Robbin (1994) menemukan bahwa budaya nasional berperan besar pada pembentukan perilaku dan sikap tenaga kerja terkait dengan pelaksanan pekerjaan.
Kekhawatiran yang muncul ialah negara Indonesia terkenal sebagai negarayang tingkat korupsinya sangat meluas di kalangan lapisan masyarakat. Bila hal ini merupakan sesuatu unsur di dalam budaya nasional, maka tentu saja akan mewarnai bagaimana perilaku para manajer dalam mengelola perusahaan atau organisasi yang dipercayakan kepada mereka, sehingga dengan pengelolaan yang kurang benar, karyawan juga yang nanti menderita sebagai akibat ditutupnya tempat kerja mereka.

KESIMPULAN
PHK sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke Negara lain. Keadaan ini tentu saja berdampak PHK pada karyawan di negara yang ditinggalkan. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini, merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu, sehingga dilihat secara struktur organisasi, maka terjadi penggelembungan yang sangat besar. Ketika tuntutan efisiensi harus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan. Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).

Daftar Pustaka

1). Flippo, E.B., 1984. Personnel Management. 5th edition. Sydney: McGraw-Hill
International Book Company.
2). Jones, G. R. 1994. Organizational Theory: Text and Cases. New York:
Addison-Wesley Publishing Company.
3). Kumara, A., Utami, M.S., Rosyid, H.F., 2003. Strategi Mengoptimalkan Diri
4). http://www.google.com.Menjelang Pensiun. Makalah: Pembekalan Purna Tugas
PNS Kabupaten Purworejo.
5). Manulang, S. H. 1988. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.
Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
6). Robbins, 1984. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and
Application. New York: Prentice-Hall Company International

makalah ekonomi makro

Januari 27, 2008

KATA PENGANTAR  Banyak para ekonom memprediksikan kebangkitan ekonomi dalam negeri akan terjadi pada tahun 2007, karena tahun sebelumnya (tahun 2006) perekonomian Indonesia dilanda inflasi dan suku bunga tinggi, merosotnya perekonomian dalam negeri pada tahun 2006 disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan moneter yang hanya menyentuh sektor tertentu.Kebijakan ini telah berakibat buruk terhadap perekonomian dalam negeri, akibat dari kenaikkan BBM oktober 2006, daya beli masyarakat menjadi menurun karena kenaikan itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah yang layak, di sektor manufaktur biaya produksi meningkat tajam sehingga menimbulkan kenaikan barang-barang dan pengurangan tenaga kerja.Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka inflasi, pada akhir tahun 2006 mencapai 6,5 %, secara otomatis pengangguran dan kemiskinan bertambah, walaupun beberapa sumber menyebutkan kenaikan itu tidak berarti dibanding dengan meningkatnya sektor tambang dan ekspor non migas. Namun kondisi ini ternyata tidak berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.Penulisan makalah ini membahas analisa makro ekonomi di Tahun 2007, terutama menyangkut inflasi, iklim investasi, pengangguran, suku bunga dan akhirnya kepada kebijakan fiskal dan moneter. Saya memilih tema gabungan dari beberapa hal tersebut diatas, karena memang pada dasarnya tingkat inflasi selalu berhubungan atau berdampak pada tingkat investasi, pengangguran, tingkat suku bunga yang biasanya melahirkan berbagai kebijakan dari pihak pemerintah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua sumber pengetahuan yang telah membantu saya menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama kalangan mahasiswa yang tertarik dengan bidang makro ekonomi. Jakarta, 29 November 2007                                                                                                   Penyusun 1PERMASALAHAN  Kondisi perekonomian Indonesia masih tergolong lambat akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Beberapa permasalah tersebut antara lain seperti di bawah ini :1). Target Inflasi Tahun 2007 Terancam Tak Tercapai.Tingkat inflasi yang ditargetkan hanya 6 persen oleh pemerintah sepertinya makin sulit tercapai. Dua pekan pertama Oktober atau menjelang lebaran yang lalu menjadi penentu capaian target inflasi. Ini karena inflasi pada September sudah cukup tinggi yakni 0,80 persen, dan inflasi mulai Januari hingga September sudah 4,41 persen. Inflasi year on year bahkan berada di posisi 6,95 persen. 2). Peluang turunnya tingkat suku bunga sangat kecil.Pada tahun 2007 ruang bagi penurunan suku bunga diperkirakan hampir tidak ada. Jika ada, penurunan suku bunga jauh lebih ketat dan lebih kecil. Di samping itu, kemungkinan penurunan suku bunga pada tahun depan juga akan melihat apakah kondisi makroekonomi yang membaik sepanjang 2006 akan terulang pada tahun 2007 ini.3). Iklim investasi masih buruk.Meningkatnya sektor usaha infrastruktur dan lainnya ternyata tidak diikuti dengan peningkatan investasi. Apabila kondisi ini berlanjut sampai akhir 2007, maka akan berdampak negative pula bagi  pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang mungkin bisa anjlok dibawah 5 %, sektor investasi ini tidak berkembang karena resiko tinggi dan kesempatan yang didapat terbatas.4). Tingkat pengangguran tergolong masih tinggi.Masalah pengangguran di negeri ini memang merupakan masalah klasik yang tiap periode selalu menjadi perbincangan hangat. Meski sebenarnya telah terjadi penurunan, namun tetap saja tak banyak membantu bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dikutip berbagai media massa bahwa pemerintah bertekad mengurangi angka pengangguran. Tahun 2007 ini, Depnakertrans siap mengentaskan sekitar 1,5 juta orang pengangguran yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya tahun ini saja, setiap tahun pun selalu terdengar kalimat itu, namun tingkat pengangguran masih belum mengalami penurunan yang berarti. 25). Kebijakan-kebijakan pemerintah belum dapat menarik naik perekonomian.Sama halnya dari tahun ke tahun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di negara ini. Bahkan arah kebijakan-kebijakan tersebut terkesan terlalu terburu-buru karena kerap kali setelah semua berjalan dilakukan perombakan kembali tentang kebijakan-kebijakan tersebut.                         3PEMBAHASAN  Banyak pihak yang mengatakan target inflasi 6 persen pasti tak tercapai. Karena menurut mereka yang paling realistis adalah 6,5 persen. Berdasarkan berbagai analisa, inflasi disebabkan murni faktor dalam negeri. Sebab meskipun rupiah sempat terdepresiasi, posisinya kini relatif stabil. Sehingga dampaknya, insentif intermediasi perbankan makin sulit diberikan karena sukubunga tidak bisa diturunkan. Melihat keadaan saat ini, mungkin inflasi akhir tahun akan berada di kisaran 6,5-6,8 persen. Karenanya suku bunga BI belum akan turun. Sepertinya inflasi September lalu tidak disebabkan kenaikan empat kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, minyak tanah, gula. Tetapi hal tersebut disebabkan harga keempat komoditas tersebut sudah lebih dahulu naik, sehingga kenaikannya pada September sudah melambat. Menurut data yang saya peroleh, minyak goreng hanya menyumbang inflasi 0,2 persen dan beras 0,1 persen. Secara umum, kenaikan indeks harga terjadi pada kelompok bahan makanan 1,81 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,45 persen; dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,18 persen. Kemudian kelompok sandang 1,22 persen; kesehatan 0,44 persen, rekreasi dan olahraga 1,70 persen; dan kelompok transpor. Tetapi setelah melihat perkembangan sampai saat ini, kita masih dapat optimis bahwa target inflasi masih tetap dapat dicapai. Adanya optimisme ini karena didukung dengan kebijakan yang hati-hati. Coba kita perhatikan meskipun terdapat guncangan akibat kenaikan harga minyak dunia, tetapi kita bisa meyakini guncangan tersebut tidak akan membuat krisis seperti tahun 1997. Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan, target inflasi 2007 sebesar 6,0 persen masih bisa dicapai meskipun pemerintah hanya memiliki ruang inflasi 0,76 persen dalam dua bulan ke depan yang artinya sampai saat ini. Saya kira bahan pokok stabil, saya kira bisa atau masih bisa mendekati. Yang penting kita fokuskan pada harga kebutuhan pokok.. Tetapi kita perlu mewaspadai tekanan inflasi terbesar yang diperkirakan akan datang pada bulan Desember, di mana ada hari Natal dan tahun baru.   4Sementara itu kita beralih ke tingkat suku bunga, dimana saat ini Bank Indonesia (BI) tidak mungkin menurunkan suku bunga hingga 300 basis poin (bps) seperti yang dilakukan sepanjang tahun 2006. Walaupun ruang untuk penurunan kemungkinan masih ada, pada tahun ini penurunan suku bunga oleh BI akan tetap dilakukan tetapi tak akan terlalu besar.Sangat mustahil suku bunga diturunkan 300 basis poin lagi pada tahun 2007 ini. BI tak mungkin menurunkan suku bunga hingga 6,75 persen pada tahun 2007, jika inflasi ditargetkan enam persen. Jika itu tetap dilakukan, itu menunjukkan bahwa BI kurang bijaksana dan kurang berhati-hati. Dalam menghadapi situasi ini, BI tak boleh hanya menganalisis satu hal saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga. Ada banyak faktor yang harus dikaji, tak hanya melihat pertumbuhan ekonomi saja sebagai dasar untuk menurunkan suku bunga tetapi juga berbagai hal lainnya. Moneter policy, tak bisa one to one, seperti jika inflasi naik, suku bunga harus diturunkan, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya pada tahun ini daya beli masyarakat dapat dikatakan berangsur mulai membaik, pemerintah juga melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga dengan asumsi dapat menstimulus kalangan usaha untuk kembali menggairahkan sektor-sektor strategis, kebijakan ini direspon positif oleh kalangan usaha yang terkait langsung dengan suku bunga. Selain itu dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, mulai menunjukkan kemajuan. Namun dari segi investasi masih jauh dari optimal, hal ini disebabkan oleh peraturan investasi masih belum ada kejelasan.Sampai saat ini dapat kita lihat, pemerintah belum bisa melakukan restrukturisasi dalam bidang investasi, terutama menyangkut birokrasi yang panjang dan kepastian hukum. Sehingga Perbankan sebagai sumber dana bagi para investor menganggap resikonya terlalu tinggi jika mengeluarkan dana untuk kredit investasi, Perbankan lebih tertarik dengan kredit konsumsi. Ditambah lagi dengan berbagai aturan yang dibuat oleh DPR membuat para investor asing memutuskan untuk beralih menyimpan dananya di negara lain yang lebih mudah dan aman dalam ber-investasi.    5Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2007 terkesan ambisius, karena pembangunan ini tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga masih belum berjalan, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Melihat kondisi ini, proyeksi ekonomi tahun 2007 masih dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.Untuk permasalahan sosial menyangkut ketenagakerjaan dan kemiskinan akan terus muncul di tahun 2007 dan 2008. Bisa jadi persentasenya meningkat, di tahun 2006 persentase angka kemiskinan masih berkisar antara 17 persen – 18,5 persen. Kemiskinan ini disebabkan oleh kesempatan kerja yang kurang atau klasik kita kenal dengan sebutan pengangguran, monopoli sektor strategis terutama masalah pangan. Masalah ini akan menjadi masalah serius pemerintah ditahun ini dan tahun 2008, upaya pemerintah di tahun 2006 dengan membuat program bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin tidak bisa lagi diterapkan di tahun 2007 ini, karena program ini tidak efektif dan tidak berdampak jangka panjang. Sektor usaha berusaha menyerap tenaga kerja dengan model tenaga kontrak. Sistem ini dianggap merugikan para pekerja, oleh sebab itu konflik antar pekerja tetap menghiasi dinamika ketenagakerjaan Indonesia ditahun ini. Revisi UU Ketenagakerjaan masih tarik ulur, disatu sisi pemerintah berusaha menyelesaikan hambatan investasi dan disisi lain pemerintah harus mengakomodir para pekerja.Menurut saya pemerintah dan DPR sebetulnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan mengalokasikan anggaran untuk membuat kebijakan mengoptimalkan modal kerja bagi masyarakat miskin yang berdampak jangka panjang, peran pemerintah daerah dan UKM sangat dimungkinkan untuk memfasilitasi program ini.  6 Pengangguran dan kemiskinan tetap akan tinggi apabila angka inflasi terus meningkat, kebijakan moneter yang terlalu dominan di tahun 2007 harus dikendalikan secar rasional. Karena kebijakan ini tidak mendorong sektor riil bergerak maksimal.Di awal tahun 2007, pertumbuhan ekonomi belum meningkat signifikan. Alasannya permintaan agregat hanya didorong oleh konsumsi yang dipicu oleh rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Upah Minimum Regional pada awal 2007, sedangkan investasi swasta belum bisa diharapkan. Pertumbuhan ekonomi 2007 berpotensi akan meningkat lebih tinggi mencapai 6,3 persen jika langkah yang dibutuhkan dapat direalisasikan lebih cepat. Semua itu membutuhkan kerjasama yang erat antara BI dan pemerintah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan sebesar enam persen pada tahun 2007 ini. Sebab, sejumlah langkah yang dibutuhkan berada di bawah kendali pemerintah. Tapi sebaliknya, jika langkah yang dibutuhkan gagal diimplementasikan secara tuntas maka pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan hanya 5,7 persen. Dengan demikian untuk mencegah kegagalan tersebut dan mencari solusi stabilitas ekonomi, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang strategis, tidak hanya sebatas kebijakan jangka pendek, seperti penurunan BI rate atau kebijakan moneter lainnya yang hanya bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi pemerintah bisa mengoptimalkan kebijakan fiskal dan meningkatkan akselerasi penyelesaian perundang-undangan menyangkut kemudahan berinvestasi karena menyangkut beberapa faktor yang harus diwaspadai pada tahun 2007 agar target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bisa tercapai, yakni harga minyak, inflasi dalam negeri, BI Rate, Fed Rate, pengeluaran pemerintah, dan investasi swasta. Pertumbuhan 6,3 persen memakai asumsi bahwa perekonomian global tumbuh sehat, harga minyak stabil, dan Fed Rate stabil atau turun sehingga ekspor tetap bisa tumbuh, bunga kredit turun, dan daya beli pulih. Memang sejak awal tahun 2007, kalangan usaha mulai menanti kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi, terutama menyangkut kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis dan investasi diberbagai sektor. Hasilnya pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target diatas 6 % pada tahun 2007.  7 Kebijakan itu diantaranya menyangkut kebijakan moneter, pemerintah telah menurunkan suku bunga di BI agar pelaku bisnis bisa leluasa melakukan usahanya. Selain itu pemerintah dengan DPR berusaha menyelesaikan UU Penanaman Modal Asing (PMA) dimana didalamnya menyangkut kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta paket UU Investasi yang terdiri dari revisi UU Perpajakan, revisi UU Ketenagakerjaan, RUU Investasi.Semua kebijakan yang sedang dan telah diputuskan oleh Pemerintah itu dari mulai Januari sampai dengan Mei 2007, belum menunjukkan perubahan optimal terhadap perekonomian nasional. Nilai inflasi tetap tinggi sebesar 6,29 persen, perkembangan investasi belum terlihat berubah dan gagasan KEK masih berputar diwilayah kepentingan politik.Namun karena konsumsi masyarakat meningkat dan didukung oleh daya beli tinggi, pertumbuhan ekonomi tetap berkembang, hal ini ditandai dengan mulai maraknya sektor perdagangan ritel diberbagai pelosok daerah di Indonesia. Selain itu menjamurnya bisnis telekomunikasi dengan produk beraneka ragam telah menggerakkan sektor lainnya terutama menyangkut infrastruktur. Bidang konstruksi tetap berkembang, pembangunan perumahan, apartemen, hotel dan properti lainnya diuntungkan oleh menurunnya suku bunga atau BI rate. Sektor Perbankan tentu saja membaik dengan dikuti oleh pertumbuhan sektor kredit konsumsi dalam bentuk modal kerja.Tingginya permintaan (demand) masyarakat pada tahun 2007 harus diimbangi dengan penawaran (supply). Bidang manufaktur diharapkan mampu merespon gejala ini dengan meningkatkan produksinya. Namun beban berat biaya produksi mengharuskan adanya pengurangan tenaga kerja agar kondisi perusahaan bisa tetap stabil.Akibatnya, pengangguran pada tahun 2007 masih tetap mengalami  peningkatan, disinilah peran pemerintah dalam mengendalikan sektor manufaktur sangat diperlukan oleh  para pelaku ekonomi di bidang ini. Dalam hal ini BI dapat menilai momentum ekonomi untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga, selain itu yang paling penting juga pemerintah bisa mengajak sektor investasi untuk menambah geliat ekonomi dalam negeri.   8Namun yang perlu menjadi perhatian, pengendalian suku bunga atau BI rate harus mendorong sektor perbankan menurunkan suku bunga kredit konsumsi masyarakat, karena dengan begitu sektor riil akan bergerak perlahan. Kemajuan sektor riil ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.Dalam kerangka makro ekonomi memang tidak ada batasan untuk menilai apakah kemajuan itu disebabkan oleh sektor riil atau sektor moneter, karena yang terpenting pertumbuhan ekonomi meningkat, asumsi ini masih mengundang perdebatan. Karena ada kecenderungan merugikan salahsatu pihak. Sebaiknya ada keseimbangan dalam melihat kemajuan ekonomi, karena pelaku ekonomi tidak hanya kelas usaha besar atau sektoral tetapi ada juga usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mendorong keseimbangan itu perlu digerakkan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan semua masyarakat.Peran pemerintah dan perbankan dalam mengelola dan menyalurkan kredit kepada UKM di tahun 2007 cukup tinggi, hal ini didukung oleh kinerja UKM yang baik dan resiko penyaluran kredit tidak tinggi. Pemerintah juga melalui Menteri UKM telah membuat kebijakan untuk memberdayakan pelaku ekonomi UKM dengan membuat paket kredit berkala, peluang ini harus diambil oleh pihak yang bergerak disektor riil.               9KESIMPULAN  Seperti kita tahu, negara kita masih banyak memiliki keterbatasan dalam hal keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Di samping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabea-an, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan.  10Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap. Dengan demikian, perlu dicatat sekurang-kurangnya terdapat delapan langkah atau syarat yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 ini.         Pertama, pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.          Kedua, implementasi pembangunan infrastruktur bidang energi dan transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin tesktil.          Ketiga, peningkatan ekspor nonmigas.          Keempat, tidak naiknya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah.          Kelima, kelancaran distribusi terutama barang-barang kebutuhan pokok.          Keenam, peningkatan investasi dan kapasitas produksi sektor riil. Keenam langkah ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah selaku otoritas fiskal dan sektor riil. Adapun dua agenda lainnya ialah menjaga kestabilan makroekonomi terutama inflasi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kedua agenda ini merupakan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dan perbankan.    11DAFTAR PUSTAKA   1). BI: Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik dengan 8 Syarat. KOMPAS.                 Jakarta. 20072). Proyeksi Bank Dunia “pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 sebesar 6,3 persen              dan 6,5 persen pada 2008”. ANTARA News. Jakarta, 11 april 20073). www. investorindonesia. com, 12/11/2007, 17:08:06 WIB 4). BPS Provinsi Kalimantan Tengah5). “Pemerintah Janji Entaskan 1,5 juta Pengangguran”. CyberNews. Yogyakarta6). www. Metrotvnews.com 7). Seputar-Indonesia, 16 Juli 2007                           12           INFLASI INVESTASI SUKU BUNGA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN  PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2007

Halo dunia!

Januari 27, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!