makalah hukum administrasi negara

KATA PENGANTAR

Masalah Hukum Administrasi Negara memang sedang menjadi obrolan hangat saat ini. Banyak hal-hal terjadi di negara kita ini berkenaan dengan penuntutan hak-hak pribadi individual. Permasalahan-permasalahan ini kerap kali menimbulkan persengketaan antara satu pihak yang membuat suatu ketetapan dengan pihak yang harus menerimanya. Dalam penulisan makalah ini saya mencoba membahas masalah pro-kontra tingkat UMP di provinsi Sumatra Utara yang saya ambil dari media massa yakni koran SINDO. Saya memilih tema tersebut diatas, karena memang pada dasarnya suatu ketetapan yang dibuat oleh satu pihak (dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatra Utara) akan dapat menimbulkan suatu persetujuan ataupun sebaliknya yakni penolakan yang akhirnya melahirkan tuntutan hak-hak oleh pihak lain (para buruh). Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua sumber pengetahuan yang telah membantu saya menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama kalangan mahasiswa yang tertarik dengan bidang Hukum Administrasi Negara.

Jakarta, 27 Desember 2007

Penyusun

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tingkat upah buruh yang ditetapkan oleh Depeda (Dewan Pengupahan Derah) provinsi Sumatra Utara ssebesar Rp 822.205 dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi parah buruh di provinsi tersebut. Oleh karena itu, para buruh melakukan penolakan dengan berbagai aksi. UMP tersebut ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatra Utara Nomor 561/2048/K/2007. Pada tahun 2007, berdasarkan data Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) tingkat UMP Sumatra Utara adalah Rp 761.000, jadi dapat disimpulkan UMP hanya mengalami kenaikan sebesar 8%.

B. Masalah-masalah Pokok
1. Survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan Depeda Sumatra Utara
tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada dan menimbulkan kesan asal –
asalan.
2. Perhitungan minimal kebutuhan hidup layak seorang buruh lajang yaitu mendapat
UMP sebesar Rp 1.500.000, sedang UMP baru yang ditetapkan hanya
Rp 822.205.
3. Tidak ada kemungkinan revisi SK Gubernur Sumatra Utara karena besaran UMP
yang ditetapkan sudah dilakukan sesuai prosedur dan survei KHL.
4. Adanya pro-kontra tentang anggapan bahwa UMP Sumatra Utara juga sudah
terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
5. Munculnya keputusan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatra Utara bahwa
tuntutan buruh agar UMP Sumatra Utara tahun 2008 mencapai Rp 1.500.000
sampai dengan Rp 1.800.000 tidak mungkin dipenuhi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam makalah ini yaitu mengenai hak-hak para buruh serta tingkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha sebagai pemberi upah dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tingkat upah tersebut. Makalah ini mengangkat tema “Penolakan Kenaikan UMP oleh Para Buruh di Sumatra Utara yang untuk selanjutnya akan dibahas dalam bagian berikutnya.

II. KERANGKA TEORI

A. Teori Yang Digunakan
Dalam pembahasan makalah Hukum Administrasi Negara tentang penolakan UMP oleh para buruh di provinsi Sumatra Utara ini saya menggunakan teori pengupahan yang diambil dari buku-buku studi ekonomi khususnya tentang Sistem Balas Jasa.
Tujuan sebenarnya dari penetapan upah minimum baik regional maupun provinsi adalah antara lain untuk :
1. Menghindari atau mengurangi persaingan tidak sehat antar para buruh/pekerja.
2. Menghindari kemungkinan eksploitasi pekerja oleh para pengusaha.
3. Menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis.

Dalam hal ini, perlu kita ketahui pula pihak atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan upah minimum. Ketentuan penetapan upah minimum dimulai sejak tahun 1956 dengan KEPRES Nomor 58/1969 tentang Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) serta anggota-anggota yang mewakili seperti Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) yang terlibat dalam masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini.

Dalam menentukan tingkat UMP, Depeda haruslah menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sebelum menetapakan tingkat upah minimum, Depeda haruslah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian harga dan menghitung kebutuhan fisik/hidup minimum
(KHM) di daerah tersebut.
2. Melakukan penelitian kemampuan perusahaan untuk menghitung dan mengusulkan
UMP.
3. Memberikan saran-saran kepada Gubernur dan Menakertrans untuk penyusunan
kebijaksanaan pengupahan.

Sedangkan dasar-dasar pertimbangan penetapan upah minimum itu sendiri antara lain :
1. Kebutuhn Hidup Layak (KHL).
2. Indeks Harga Konsumen (IHK).
3. Perluasan kesempatan kerja.
4. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional.
5. Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan.
6. Tingkat perkembangan ekonomi.

B. Analisis Kasus
Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatra Utara yang naik hanya 8 % dari tahun 2007 yakni dari Rp 761.000 menjadi Rp 822.205 dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh. Kenaikan UMP yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Sumatra Utara kini seakan-akan tinggal menunggu reaksi nyata dari para buruh. Biasanya, dari tahun-ke tahun memang selalu terjadi kontra antara penetapan UMP dengan keinginan para buruh, oleh karena tidak aneh rasanya bila sebentar lagi diawal tahun 2008 nanti akan terjadi demonstrasi secara besar-besaran.

Bagi pihak Depeda Sumatra Utara, kenaikan UMP sebesar 8% sudah memperhitungkan kelaikan hidup dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni melalui Dewan Pengupahan. Dewan ini terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur pakar serta perguruan tinggi. Berbagai pihak dilibatkan agar hasilnya objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertimbangan penetapan angka UMP 2008 sebesar Rp 822.205 ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,7 persen, pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2008 sebesar 1,92 persen. UMP ini berlaku untuk mereka yang lajang. UMP ini biasanya diumumkan sebelum ditetapkan dan diberlakukan Januari 2008. Hal ini penting agar memberi kesempatan bagi pengusaha untuk mengajukan keberatan bila perusahaan tidak mampu memberikan upah atau memenuhi upah sesuai keputusan pemerintah.
Meski demikian, pemerintah tidak bisa begitu saja mengabulkan keberatan pengusaha. Biasanya, setiap keberatan dari perusahaan, pemerintah mempelajari dan turun langsung untuk mengetahui secara pasti kemampuan suatu perusahaan sebelum mengabulkan atau menolak keberatan perusahaan.

Tapi bila kita kembali melihat keputusan dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara, bahwa tuntutan buruh agar UMP Sumatra Utara tahun 2008 mencapai Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 1.800.000 tidak mungkin dipenuhi, sudah tentu dapat kita simpulkan bahwa bisa saja para buruh kembali hanya menerima kenyataan pahit yang sudah dialami dari tahun ke tahun. Kalaupun tuntutan buruh benar-benar dapat diwujudkan, tetapi kenaikan itu tidak wajar jika melihat kondisi ekonomi kita saat ini dan prediksi tahun yang akan datang. Yang menjadi pemicu hal ini adalah adanya kebijakan penggunaan PERMENAKER-TRANS No.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Layak. Adanya peraturan Permen No.17 itulah yang “mencekik” buruh, karena jelas dalam peraturan itu banyak yang merugikan buruh. Semua yang ada dalam peraturan tidak ada yang memihak kepada buruh, ini tentunya bertentangan dengan UUD 45 dan UU No 13 Tahun 2003 yang menjamin penghidupan yang layak bagi kehidupan buruh. Seharunya serikat buruh perlu meminta kepada pemerintah untuk merevisi Permen No.17 tersebut karena itulah awal titik permasalahan kelayakan hidup saat ini.

Berkaitan dengan hal ini, mungkin yang perlu dipertanyakan oleh para buruh adalah mengapa besarnya UMP itu hanya Rp 822.205 bila memang besaran UMP itu sudah berdasarkan survei KHL di kabupaten/kota dan mempertimbangkan KHL tertinggi dan terendah. Disinilah kemungkinan telah terjadinya keteledoran atau adanya permainan antara pihak pemerintah dan pengusaha.

Perlu diketahui, penetapan UMP yang tak sesuai atau mungkin jauh dibawah standar KHL dari pihak perusahaan dapat menjadi kesalahan administratif. Bahkan sebenarnya, bila hal itu merugikan/menghilangkan hak banyak pihak kasus itu bisa ditarik ke ranah pidana. Untuk itu bagi para pengusaha dan pejabat daerah yang berwenang dalam hal ini, haruslah hati-hati dalam menjalankan tugas. Mereka tidak selalu bisa berlindung dibawah hukum administrasi negara jika melakukan kesalahan administrasi. Sebab ranah hukum pidana bisa menjerat mereka jika kesalahan itu menimbulkan kerugian masyarakat dan juga negara. Apalagi tindakan itu memberikan keuntungan, baik untuk pejabat daerah itu sendiri, pengusaha ataupun orang lain.

III. KESIMPULAN

Meninggikan Espektasi pada demokrasi dan hak asasi terkadang dapat merendahkan harapan pada kebenaran iman, keadilan ilmu dan amal yang menyejahterakan. Seperti halnya pada kasus yang kita bahas ini, karena berpikir sama-sama memiliki hak, masing-masing pihak tetap meneguhkan pendirian dengan keinginannya tanpa peduli orang lain dapat menerimanya atau tidak. Pada akhirnya rencana kenaikan itu hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud seperti dari tahun ke tahun yang lalu.
Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah turun tangan. Pemerintah harus bersikap tegas. Kalau ada peraturan yang merugikan sebelah pihak maka pemerintah harus segera turun tangan memperbaiki hal tersebut. Memang yang paling ideal, upah yang harus diterima oleh buruh adalah lebih baik berdasarkan UMK (upah minimum kota ) sehingga seharusnya setiap kabupaten dan kota memiliki dan menetapkan UMK sendiri-sendiri. Yang terlihat selama ini yaitu pemerintah lebih condong ke pengusaha dalam penetapan UMP. Praktik itu dilakukan pemerintah karena pengusaha pembayar pajak terbesar. Sehingga tidak mengherankan setiap kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah lebih memihak kepada pengusaha.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan nasib kaum buruh. Pemerintah haruslah memperhatikan buruh, misalnya dengan membuat perumahan murah bagi buruh dan dekat dengan perusahaan. Kemudian harus menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak buruh, karena dengan upah seperti itu biaya pendidikan sekarang dirasakan sangat memberatkan kaum buruh. Satu lagi, pemerintah juga harus memberikan jaminan kesehatan gratis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: